Ekonomi

Dana Desa Sumsel untuk 2020 Naik Jadi Rp2,7 Triliun

 

Oleh: Rio AP

Wartamelayu.com, Palembang — Anggaran dana desa untuk 2020 yang akan dibagikan ke desa-desa pada 14 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sebesar Rp2,7 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya, anggaran dana desa hanya Rp2,6 triliun. Artinya ada kenaikan senilai Rp100 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan, Yusnin, mengatakan, alokasi dana itu akan diberikan kepada 2.853 desa di wilayahnya. Dia menyebut, penyerahan itu rencananya akan dilakukan pada akhir November ini.

“Kita harap perangkat desa mulai membuat program prioritas dengan dana desa itu baik untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur,” ujar dia di Palembang, Jumat (15/11).

“Ya, penetapan program dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa apa yang menjadi prioritas. Ke depan juga diarahkan peruntukkan dana desa untuk pengembangan wisata,” tambah dia.

Ia menjelaskan, setuap tahun itu Peraturan Menteri Desa (Permendes) berubah-ubah sesuai bermacam permintaan di desa sesuai skala prioritas. Dia menilai, karena setiap desa itu berbeda kebutuhannya.

“Tahun ini dana desa diatur oleh Permendes Nomor 11 untuk penggunaan tahun 2020. Bedanya dalam aturan itu masyarakat desa bisa menganggarkan untuk penanganan karhutla untuk alat-alat pemadaman ringan,” ungkap Yusnin.

Menurut dia, lima tahun terakhir alokasi dana desa di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia mengatakan, proses penyaluran dana desa tahun depan hampir sama yakni tiga tahapan, tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 40%. “Dari sisi desa, terbanyak penerima alokasi ini berada di Kabupaten Lahat sebanyak 360 desa,” ucap dia.

Dia menambahkan, ada tiga kriteria penilaian penentuan alokasi dana desa yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, itu adalah alokasi dasar kemudian formulasi, alokasi afirmasi untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, alokasi formulasi dengan indikator nilai luas wilayah penduduk miskin, letak geografis, dan sebagainya.

“Kalau untuk mengawasi penyaluran dana desa dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang dilakukan secara sendiri karena keterbatasan dana. Pembentukan itu merupakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Dalam Negeri, Kementrian Desa, dan Kapolri untuk melakukan pengawasan bersama dana desa,” tutur dia. (RAP)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close