Humaniora

Disdik Palembang Bakal Terapkan Zonasi Guru

Oleh: M. Sofuan

Wartamelayu.com, Palembang — Pendekatan zonasi tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), tapi kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai zonasi juga diberlakukan untuk guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan zonasi guru yang bertujuan untuk pemerataan guru dan kualitas Pendidikan di seluruh Indonesia ini memang sudah menyebar sejak lama.

Kemendikbud menyatakan bahwa pendekatan serupa juga akan digunakan untuk membenahi kualitas sekolah negeri. Termasuk belum meratanya sarana dan prasarana serta persebaran guru.

Menanggapi kebijakan zonasi terhadap guru, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto, mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen GTK, Kemendikbud, dan Disdik Kota Palembang untuk mencoba menerapkan zonasi guru ini.

“Kita mendukung kebijakan Kemendikbud. Bahwa dengan zonasi ini guru tidak lagi terlambat ke sekolah,” kata Zulinto di Palembang, Kamis (27/6).

Baca Juga

Sungai Sekanak dan Lambidaro di Palembang Segera Direstorasi

Gubernur Sumsel Segera Realisasikan Program Internet Masuk Desa

Dia menjelasakan, zonasi guru, maksudnya guru-guru yang mungkin jarak tempat tinggal dengan sekolah cukup jauh, bisa didekatkan. Misalnya ada guru yang mengajar sekitar 7-8 kilometer (km) dari alamat tinggal. “Maka akan lebih baik didekatkan lagi. Mengingat kondisi di Palembang sering macet dan sebagainya,” kata dia.

Dia mengatakan, Disdik Kota Palembang akan terapkan baik itu ditingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Palembang. Dalam waktu dekat pihaknya akan mulai merancang dan menyusun, serta mendata guru.

“Kami sebernarnya sudah berusaha menzonasikan itu. Sebelumnya kami sudah mecoba menzonasi kepala sekolah. Melalui kepala sekolah ini juga kita kan lakukan pendataan,” katanya.

Dikatakannya, bahwa dalam realisasinya nanti akan dahulukan jenjang SMP, karena di tingkat SMP ada gurunya melebihi, ada juga masih kurang. Namun untuk tingkat SD pihaknya akan mecoba mengkaji lagi, karena memang guru SD kita kekurangan. “Namun tetap kita upayakan Zonasi,” kata dia lagi.

Menurutnya, zonasi guru sendiri tidak berpengaruh degan sertifikasi guru. Sebab sertifikasi dihitung berapa jumlah jam mengajar. “Ketika jam mengajarnya cukup maka guru mendapatkan haknya. Tidak berdasrakan jarak rumah ke sekolah,” ucapnya.

Dia berharap, dengan adanya sistem zonasi guru ini tidak akan ada lagi stigma tentang sekolah favorit dikalangan masyarakat. “Sistem zonasi inipun juga ditujukan agar ada pemerataan pendidikan. Dimana tidak akan ada lagi sekolah yang hanya memiliki sedikit guru berkualitas disekolahnya,” tuturnya. (RAP)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close