Ekonomi

DPD RI Akan Merevisi UU Pelayaran, INSA: Kami Menolak

Oleh: Anisa Tri K

Wartamelayu.com, Jakarta – Masalah regulasi masih menjadi tantangan utama di dunia pelayaran tanah air. Saat ini, pemerintah Indonesia masih belum bisa secara konsisten menerapkan regulasi dalam sektor kemaritiman. Terlebih ada wacana mengenai revisi Undang-undang 17 tahun 2008. Hal ini, nyatanya menimbulkan kegamangan bagi para pelaku usaha pelayaran.

Wakil Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA), Darmansyah Tanamas menilai, jika pemerintah saat ini belum melakukan kebijakan yang konsisten. Regulasi yang ada saat ini, saling tumpang tindih dan dampaknya jatuh kepada pembiayaan yang lebih besar.

“Sebagai sebuah asosiasi, INSA terus berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan anggotanya. Peraturan yang ada saat ini, masih tumpang tindih. Dampaknya sendiri berpengaruh pada perkembangan bisnis perusahaan pelayaran,” ujar Darmansyah, saat dijumpai dalam acara konferensi pers pembukaan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019.

Selain itu, Darmansyah juga mengkritisi tentang Undang-Undang 17 tahun 2008 yang akan dilakukan revisi oleh DPD RI. Mewakili INSA, Darmansyah menolak keras wacana tersebut, Menurutnya, undang-undang tersebut bisa menyinggung asas kedaulatan, dalam hal ini khususnya terkait dalam pelayaran nasional.

“Kami menolak revisi atau peninjauan UUD 17, itu sudah harga mati bagi INSA dan pelayaran nasional,” tegasnya. Menurutnya, saat ini regulasi payung hukum dalam industri kemaritiman menjadi point penting dan lebih dibutuhan para pelaku usaha. “Saat ini, regulasi yang masih tumpang tindih menjadi batu ganjalan untuk pelaku usaha melakukan investasi. Bagaimana UUD berfungsi secara maksimal kalau peraturan pelaksanaanya belum banyak yang dibuat?” tegasnya.

Lebih lanjut Darmansyah mengharapkan pemerintah terlebih dahulu menerapkan peraturan lebih jelas tentang industri kemaritiman, daripada merevisi UUD. (RAP/PS/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close