Nusantara

Gandeng Kejati, Pemprov Sumsel Cari Solusi Tiga Aset Bermasalah

 

Oleh: Rio AP

Wartamelayu.com, Palembang — Untuk mencari solusi permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dibangun sebuah pembangunan, pemerintah stempat menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumatera Selatan, Nasrun Umar, mengatakan soal aset milik Pemprov Sumsel yang akan dibangun dan bermasalah yakni Museum Islam dan Hotel Syariah di komplek Asrama Haji Palembang, lapangan Golf Kenten Palembang serta perjanjian bangun guna serah pembangunan kawasan Pasar Cinde antara pihaknya dengan PT Magna Beatum.

“Ketiga aset yang dibahas dalam rapat ini merupakan permasalahan yang tidak pernah tuntas,” ujar Nasrun di Palembang, Senin (9/9).

Karena itu, kata Nasrun, memang butuh solusi yang tepat dengan menggandeng Kejati Provinsi Sumsel yang sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan bersama terkait dengan penanganan hukum baik masalah Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemprov Sumsel dengan Kajati Sumsel yang ditandatangani pada 21 Agustus 2019 lalu.

Adapun aset yang pertama yang dibahas adalah permasalahan lapangan Golf Kenten Palembang yang dipaparkan oleh kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Ardani. Dia menyebut, luas lapangan Golf Kenten Palembang seluas 80 hektare dengan penguasaan 40 hektare milik Pemprov dan sisanya 40 hektare lagi diakui Pemkot Palembang dan telah ada inkrah dimenangkan oleh Pertamina.

Khusus untuk 40 hektare milik Pemprov Sumsel sejauh ini masih dalam kisruh antara Pemprov dengan PT. Pertamina. Hal senada juga duakui oleh Prof. Dr Ali Gani sebagai pihak pengelola lapangan Golf Kenten atau PGC.

Menanggapi masalah ini dari Kejati Sumsel selaku jaksa pengecara negara akan memfasilitasi dengan meminta semua berkas dan bukti terkait dengan penguasaan atau pengelolaan lapangan (perjanjian) terkait dengan lapangan Golf.

“Mohon permohonan surat resminya disampaikan. Untuk menjadi acuan dan memudahkan kami dalam bekerja menyelesaikan masalah ini. Kita ada ditengah-tengah,” kata ketua tim dari Kejati Sumsel, Ramliansyah.

Sementara terkait dengan Asrama Haji Palembang, dipaparkan oleh Kepala BPKAD, Akhmad Mukhlis yang menyebut terjadi kisruh kepemilikan lahan antara Pemprov Sumsel dengan pihak Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

“Yang dipermasalahan adalah lokasi untuk perluasan pekerjaan pembangunan Hotel Syariah 4.900 meter persegi dan pembangunan Museum Islam. Pembangunan terhenti karena pihak Arhanut keberatan atas dilanjutkannya pembangunan hotel Syariah itu,” ungkap Mukhlis.

Dilain pihak, kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Edward Candra, mengatakan telah terjadi perbedaan pendapat terhadap lahan lokasi asrama gaji antara Pemprov Sumsel dengan TNI AU Sejak mulai pembangunan asrama haji Palembang pada 1991.

Terakhir, juga dibahas terkait dengan progres pembangunan pasar modern Cinde dengan sebutan Aldiron Plaza Cinde yang sempat terhenti karena berbagai faktor.

“Untuk itu, saya meminta kepada pihak Kejati Sumsel untuk mencari solusi terbaik terkait dengan ketiga permasalahan aset yang dihadapi Pemprov Sumsel,” tutur Nasrun. (RAP)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close