News

Ini Tanggapan Gubernur Sumsel Soal Instruksi Jokowi Pangkas Regulasi

 

Oleh: Rio AP

Wartamelayu.com, Bogor — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan Omnibus Law atau merampingkan regulasi, dan menyederhanaan peraturan dengan tujuan agar lebih tepat pada sasaran kerja. Menanggapi itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik gagasan Presiden.

“Ya, pada dasarnya kita mendukung itu (Omnibus Law) jadi salah satu upaya penyederhanaan regulasi yang selama ini berbelit dan panjang,” ujar Herman Deru dalam keterangan tertulis seusai menghadiri panel diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Rabu (13/11).

Usai mendengarkan paparan Omnibus Law yang digagas Presiden Jokowi dan dijabarkan dalam paparan Menkopolhukam Machfud MD, Herman Deru menegaskan, bahwa memetik pesan agar para kepala daerah untuk tidak menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Wali Kota (Perwali), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Daerah (Perda).

“Kita (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) memandang Omnibus Law bukan berarti meniadakan sama sekali Pergub ataupun peraturan lainnya, tapi ada keselarasan dan kesinambungan dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya. Jadi tidak tumpang tindih,” tambah dia.

Terkait arahan Presiden Jokowi yang mendorong kepala daerah menjalin kemitraan yang harmonis dengan Forkopimda, menurur dia, sejak dari awal menjabat sebagai Gubernur Sumsel pada Oktober 2018 lalu telah menjalin harmonisasi dengan unsur Forkopimda yang ada di wilayahnya. Ia menyebut, demikian juga dengan 17 kabupaten dan kota di wilayahnya para bupati dan wali kota juga telah sinerji dengan Forkopimda masing-masing dalam membangun daerah.

“Di Sumsel sejauh ini telah terbangun dengan baik harmonisasi antara kepala daerah dengan Forkopimda melalui jalinan komunikasi yang aktif sebagai salah satu upaya preventif, pencegahan terhadap kejadian yang mungkin akan menimbulkan gejolak di daerah. Sebab dengan situasi yang kondusif pemerintah akan dapat menjalankan pembangunan dengan baik demikian juga dengan investor akan mudah masuk dengan adanya jaminan kemananan,” tambah dia.

Terpisah, Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rakornas meminta kepala daerah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota tak lagi mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). “Jangan banyak-banyak membuat Perda. Jangan banyak-banyak membuat Pergub. Jangan banyak-banyak membuat Perbup, dan jangan banyak-banyak membuat Perwali,” kata Jokowi.

Dalam Rakornas itu melibatkan kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia berjumlah 2.693 orang dari unsur DPRD provinsi, kabupaten dan kota, unsur Kejaksaan, TNI, serta Polri. (RAP)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close