Ekonomi

Kemenkeu Siapkan Skeman Baru untuk Memburu Pajak Google dkk

Oleh: Nur Diansyah

Wartamelayu.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meluncurkan skema baru dalam sistem perpajakan berupa omnibus law, satu undang-undang (UU) untuk mengamandemen sejumlah aturan perpajakan. Dalam skema baru itu juga diatur skema perpajakan untuk perusahaan digital asing yang meraup pendapatan dari Indonesia seperti Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan lainnya.

“Kalau ada reformasi pajak, yang ada di pemikiran kita adalah pengelolaan perekonomian di Indonesia yang lebih baik. Bagaimana pajak bisa mendorong agar perekonomian di Indonesia itu menjadi lebih kuat, pertumbuhannya lebih tinggi, dan resiliensinya lebih kuat terhadap guncangan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahazil Nazara, di Jakarta, Kamis (5/9).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Robert Pakpahan menyebutkan, omnibus law tersebut mengakomodir tujuh kebijakan. Di antaranya, penurunan tarif PPh Badan, penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri (DN) dan luar negeri (LN), pengenaan pajak penghasilan, relaksasi hak pengkreditan pajak masukan dari pengusaha kena pajak (PKP), pengaturan sanksi administratif perpajakan, dan pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PSME).

Sementara itu Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani menyampaikan, bahwa skema baru itu merupakan kombinasi dari tiga kebijakan pemerintah. Di antaranya, sistem perpajakan dengan tarif insentif mencapai 1,5% daripada PDB, kebijakan fiskal pemerintah untuk konsisten mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pengembangan SDM.

Askolani memandang, kombinasi ini menjadi modal bagi dunia usaha untuk bisa meningkatkan kegiatan dan tentunya memacu perekonomian. “Dengan terpenuhinya tiga hal ini, kami yakin, yang masuk ke Indonesia bukan hanya investasi portofolio, tapi juga investasi langsung. Sebab, terdapat fisik dan insentif fiskal nyata yang lebih sustainable,” kata dia.

Askolani juga menuturkan, skema tersebut sepatutnya bukan dipandang sebagai sistem perpajakan semata, melainkan juga imbasnya untuk jangka panjang sebagai landasan untuk meningkatkan pembangunan untuk 5 tahun ke depan.

Sebelumnya,Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya pengajuan tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan. Dari sejumlah penataan ulang dalam regulasi perpajakan, Menkeu menyoroti adanya fenomena digital across border yakni perusahaan-perusahaan digital asing skala besar yang selama ini belum dipungut pajak.

“Dalam RUU ini seperti fenomena digital across border, maka badan usaha tidak lagi didasarkan kehadiran fisik. Jadi walau tidak punya kantor cabang di Indonesia, tetap punya kewajiban pajak, karena mempunyai kehadiran ekonomi yang sangat signifikan,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (3/9) malam.

Fenomena digital across border itu mengacu pada kehadiran raksasa digital asing seperti Google, Facebook, Whatsapp, hingga Youtube yang mengeruk pendapatan iklan dari Indonesia, namun belum terkena kewajiban menyetor pajak. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah akan menerbitkan aturan mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT). (Rap/*/Dry/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close