Lifestyle

KPI Segera Pantau Konten YouTube, Facebook, dan Netflix

Oleh: Anisa Tri K

Wartamelayu.com, Jakarta – Para kreator dan pengguna akun di YouTube dan Facebook, kini tak bisa sembarangan menyajikan konten. Pasalnya, Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) menyatakan akan segera memonitor konten dari beberapa platform media digital.

KPI mengatakan, pihaknya akan membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten seperti YouTube, Facebook, Netflix, atau sejenisnya. Dengan begitu, nantinya bukan konten siaran di televisi saja yang diawasi KPI, tapi juga konten di platform internet.

Menurut Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, upaya ini dilakukan karena media digital saat ini sudah masuk dalam ranah KPI. “Kami malah ingin segera mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran,” ungkap Agung sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (7/8).

“Kami malah ingin segera bisa mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran,” ujar Ketua KPI Pusat Agung Suprio, seperti dikutip dari Antara.

Agung mengatakan pengawasan di media digital tersebut perlu dilakukan untuk memastikan konten-kontennya memang layak ditonton serta memiliki nilai edukasi, juga menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah. Menurutnya, saat ini sebagian besar masyarakat telah beralih dari media konvensional televisi dan radio ke media digital seperti YouTube, Facebook, dan Netflix.

“Merujuk data BPS, generasi milenial jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk,” ujar Agung. Saat ini, KPI juga sedang mengupayakan agar aturan pengawasan media digital ini bisa dimasukkan ke dalam revisi undang-undang penyiaran, dan diharapkan DPR bisa segera merevisinya.

Bahkan, mereka juga akan merevisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). “Karena P3SPS dibuat sudah lama, jadi ada hal-hal baru yang belum terakomodasi, ini akan kita revisi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” jelas Agung.

Menurut Yuliandre, konten-konten yang dianggap melanggar aturan KPI nantinya akan diberhentikan sementara, hingga diblokir. Ada juga denda yang bisa saja dikenakan terhadap pengelola platform.

“Nanti ada aturan seperti pemberhentian sementara, di-banned. Ditegur dulu, kemudian diberikan ban, habis itu kan kalau pidana itu macam ada yang denda dan segala macam,” lanjut Yuliandre.

“Kami tidak akan membatasi, melarang konten, tidak. Itu kan lebih kepada panduan, sehingga konten-konten itu terarah dengan baik,” tegasnya. (Rap/*/Dry/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close