Pilpres 2019

KPU Dinilai Terseret Arus

Oleh : Rengga Permana

Dugaan bahwa KPU didelegitimasi, dianggap tak berdasar. Sejauh ini lembaga itu yang dinilai mendelegitimasi diri sendiri dan terseret arus politik.

wartamelayu.com, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan terseret arus. Misalnya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum rampung.

“Dan kontroversi yang berkepanjangan. Misalnya dengan alasan KPU tidak disepakati dua timses, kemudian menghapus program fasilitas pemaparan visi misi. Menurut saya itu KPU mendelegitimasi dirinya sendiri,” kata Hidayat di Jakarta, Kamis (10/1).

Menurutnya, tak ada pihak yang mendeligitimasi KPU kecuali KPU sendiri. Sebab ada krisis netralitas dan independensi dari penyelenggara. Contoh lain, yakni nomor urut capres dan cawapres, yang dahulu hanya 1, 2, dan 3 saja, sekarang diimbuhi angka 0.

Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan diberi kekuasaan dan mempunyai anggaran, Hidayat menyebut KPU harusnya tampil sebagai lembaga yang legitimate.

“Jangan kemudian dia kebawa-bawa dengan kondisi yang ada,” imbuhnya.

Sengkarut lain, Hidayat melihat adanya kecenderungan KPU untuk condong ke petahana. Hal ini yang mencoreng kepercayaan publik. Sebab trend KPU lebih memilih keinginan kubu petahana saja, bila satu pihak tak setuju.

“Itu merupakan bentuk delegimitasi. Karena publik mengira KPU sudah condong (ke) satu kelompok tertentu,” tandasnya.

Sebelumnya, isu soal delegitimasi KPU ini juga diakui Ketua KPU Arief Budiman. Ia mengatakan ada pihak yang berupaya mendelegitimasi KPU.

Hal ini, menurut Arief, terkait dengan banyaknya isu yang menyudutkan KPU di media sosial belakangan ini. Contohnya, kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos, hingga soal polemik penggunaan kotak suara dari kardus. (TA)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close