Politik

KPU Upayakan Mantan Napi Korupsi tak Ikut Pilkada 2020

Oleh: Muhajir

Wartamelayu.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan terus mengupayakan agar mantan narapidana korupsi tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada 2020. Dia pun berharap DPR merevisi Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut alasan KPU tetap bersikukuh melarang eks koruptor mengikuti Pilkada. Salah satunya adalah larangan serupa telah ditetapkan dalam pemilihan legeslatif (Pileg).

“Kedepan yang sedang kita bahas tentang Pilkada. Pilkada ini kan yang terpilih adalah satu orang yang dia akan menjadi pemimpin di wilayah tersebut (daerah pencalonan),” ucap Arief kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11).

Dia menegaskan, orang yang akan menjadi kepala daerah harus memiliki latar belakang yang bersih. Ini karena kepala daerah harus menjadi contoh, bukan sekedar mampu melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan.

“Maka harus kita cari betul betul yang sangat baik, dalam tanda kutip dia harus sosok yang sempurna kira kira seperti itu,” ujarnya.

Arief mengatakan, KPU sangat berterimakasih jika DPR mau merevisi UU tentang Pilkada. Jika tidak, ia berharap masayarakat cerdas dalam menentukan pilihannya saat Pilkada digelar.

Arief mencontohkan dua contoh kasus terkait koruptor menjadi kepala daerah. Dia mengatakan, pernah ada kepada daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka saat mencalonkan diri dalam Pilkada. Akibatnya, ia digantikan oleh wakilnya karena sudah ditahan.

“Kedua, ada yang melakukan berulang. Pernah menjadi terpidana korupsi, sudah selesai menjalani (masa hukuman) kemudian mencalonkan lagi menjadi kepala daerah. Jadi kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi lagi. Ini yang kita gak mau kan,” katanya. (RAP/EP/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close