NewsNusantara

Lima Terdakwa Komisioner KPU Palembang Disidang Maraton

 

Oleh: Rio AP

Wartamelayu.com, Palembang — Hari ini, lima terdakwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang. Mereka disidang terkait dugaan tindak pidana pemilu.

Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti saat membacakan mekanisme sidang, Jumat (5/7), mengatakan sidang terdakwa 5 komisioner KPU Palembang akan dilakukan secara maraton selama 7 hari, tepatnya hingga 12 Juli 2019 mendatang.

Dia menjelaskan, penyelenggaraan 7 hari sidang secara maraton diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 serta peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara sidang tindak pidana pemilu.

Baca Juga

Disidang, Lima Komisioner KPU Palembang Dinonaktifkan Sementara

“Perka tindak pidana pemilu diselesaikan 7 hari kerja secara maraton. Tidak akan melebihi, lebih cepat lebih baik. Diminta untuk para terdakwa, penasehat hukum, serta penuntut umum untuk mengikuti sesuai aturan tersebut,” kata dia.

Dalam sidang perdana dugaan tindak pidana pemilu dengan terdakwa Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani, Komisioner Divisi Teknis Alex Barzili, Komisioner Divisi Syafaruddin Perencanaan Data dan Informasi Adam, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Malik, serta Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Yetty Oktarina tersebut akan dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Usai skors shalat Jumat, sidang kembali dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa serta tanggapan JPU selepas skors shalat Ashar.

Sebelumnya, Polresta Palembang menetapkan ketua dan empat komisioner KPU Palembang sebagai tersangka pada 11 Juni 2019 setelah memeriksa 20 orang saksi berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang.

Dalam kasus tersebut lima Komisioner KPU Palembang diduga telah menghilangkan hak suara pemilih karena hanya melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) di 13 TPS dan tidak sesuai rekomendasi Bawaslu.

Para tersangka dijerat Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilu dengan ancaman hukum maksimal dua tahun, karena itu para tersangka juga tidak bisa ditahan. (RAP)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close