Ekonomi

Menkeu: Rp 1.786 Triliun Target Pajak yang Berat

Oleh: Andryanto S |

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp1.786 triliun. Hal ini sesuai Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang telah ditetapkan.

Wartamelayu.com, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui, target penerimaan pajak sebesar Rp1.786 triliun tersebut akan sangat berat untuk dicapai. Kendati demikian, tegas dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus melakukan berbagai langkah agar penerimaan pajak bisa sesuai target.

“Kami menerima target pajak untuk tahun ini sesuai dengan UU APBN ini mencapai Rp1.786 triliun. Ini target yang berat. Namun kita akan melakukannya secara berhati-hati,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (3/3).

Dia mengatakan, Kemenkeu akan terus melakukan edukasi dan meningkatkan pelayanan agar penerimanaan pajak bisa terlaksana sesuai target. “Untuk menerima pajak kita juga memberikan edukasi dan meningkatkan pelayanan baik. Insentif pajak di suatu sisi juga adalah merupakan alat berbagi masyarakat. Tugas ini secara hati-hati dan bertanggung jawab dan menjaga integritas jajaran dan sistemnya,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan terus memperbaiki e-filling agar kepatuhan wajib pajak bisa sesuai target. Menkeu menargetkan kepatuhan pajak tahun ini mencapai 85%, meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 71%.

“Kami berharap tingkat kepatuhan pajak meningkat dan tidak ada kendala karena kemudahan terus kita perbaiki. Tahun ini (target kepatuhan) 85% dengan teknologi yang semakin mudah masyarakat tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kepatuhan atas pajak,” tandasnya.

Tahun 2018, Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun tahun lalu.

Dalam pemaparan realisasi APBN 2018 pada Rabu (2/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan seluruh angka dalam realisasi APBN tersebut, termasuk realisasi pajak, masih bisa berubah hingga audit BPK. Namun Menkeu tidak menampik adanya shortfall pajak, terutama dari sektor pajak non-migas.

Hanya saja Sri Mulyani menegaskan penerimaan pajak dari sektor lain cukup tinggi. Kendati shortfall, dia mengungkapkan pertumbuhan pajak non-migas tahun lalu tinggi karena mencapai 13,7%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 2,9%. “Pajak non-migas masih shortfall di 90,3%. Kita kumpulkan Rp 1.251,2 triliun dari target Rp 1.385,9 triliun. Ini dikompensasi dengan PPh (pajak penghasilan) migas kita yang penerimaannya tinggi,” kata Menkeu. (*/Dry)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close