Politik

PAN Nilai tak Ada Istilah Oposisi di DPR

Oleh: Muhajir

Wartamelayu.com, Jakarta – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menilai tidak ada istilah oposisi di DPR. Hal tersebut dikarenakan, fungsi kontrol dan pengawasan DPR kepada pemerintah berlaku menyeluruh tanpa terkecuali.

Funsi tersebut sudah menjadi amanat dari konstitusi. Dengan demikian, meskipun partai politik masuk dalam koalisi pemerintahan maka sebenarnya tetap oposisi.

Dia melanjutkan, partai yang diberikan amanat duduk di parlemen tidak relevan lagi mendikotomikan antara oposisi dan koalisi. DPR harus senantiasa melakukan fungsi pengawasan, agar roda pemerintahan tetap dalam koridor menyejahterakan rakyat.

“Seluruh partai politik, apakah partai itu pedukung pemerintah atau di luar pemerintah sama-sama menjalankan fungsi konstitusional, yaitu fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif,” kata Viva di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/8).

Indonesia menganut sistem politik presidensial, maka idealnya fungsi pengawasan kepada pemerintah harus tanpa beban. Ini akan berbeda dengan sistem politik parlementer, eksekutif bertanggungjawab penuh pada perlemen.

Pada sistem parlementer, partai pemerintah dan partai oposisi dikelompokkan. Partai oposisi dalam sistem ini harus terlebih dahulu meminta izin kepada partainya jika hendak melakukan fungsi pengawasan.

“Nah tapi kalau kami yang ada di DPR RI ini sudah mengerti tugasnya sebagai Anggota DPR, melakukan fungsi pengawasan tanpa melakukan koordinasi dengan partai politik, kondisi itu sudah bisa dimaklumi,” kata Viva. (RAP/EP/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close