Politik

PDIP Klaim Ogah Rebutan Kursi Ketua MPR

Oleh: Muhajir

Wartamelayu.com, Jakarta – PDI Perjuangan mengklaim tidak mengincar kursi ketua MPR periode 2019-2024. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan enggan terjebak dalam perebutan kursi nomor 1 di MPR itu.

“PDIP tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan Ketua dan Wakil Ketua MPR. Karena PDIP stressingpada agenda, pada program,” kata Basarah di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/8).

Dia mengatakan, PDIP akan fokus melanjutkan agenda besar MPR yang tertunda pada Pemilu 2019 silam. Agenda itu adalah mengamendemen UUD 1945 secara terbatas.

Menurut dia, amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. PDIP keluar dari zona rebutan jabaran ketua MPR dengan menawarkan agenda tersebut.

“Ini loh PDIP punya agenda, apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamendemen secara terbatas UUD 1945,” kata dia.

Dia menuturkan, PDIP sama sekali tidak keberatan jika empuk MPR-1 itu diduduki oleh partai lain, dengan syarat agenda MPR yang telah ditawarkan untuk mengamendemen UUD 1945 secara terbatas dilanjutkan pimpinan MPR periode berikutnya.

“Agendanya bukan agendanya PDI Perjuangan, agenda MPR sendiri untuk amendemen terbatas UUD 1945 begitu,” ujar Basarah.

Dia menyatakan, PDIP tidak mempermasalahkan posisi MPR-1 diduduki partai koalisi atau oposisi. Dia melihat kinerja MPR belakangan ini belum berdampak positif bagi masyarakat.

“Fokus PDIP bukan pada perebutan jabatan, tetapi bagaimana MPR memberikan manfaat pada kehidupan bangsa dan negara lima tahun ke depan ini,” kata dia.

Setelah kursi RI-1 diamankan Joko Widodo melalui Pilpres 2019, parpol lalu melirik dan saling memperebutksn kursi pimpinan MPR. Baik parpol koalisi Jokowi, seperti Golkar dan PKB, maupun parpol pendukung Prabowo-Sandi, juga mengincar.

Bahkan, baru-baru ini PAN memberikan usulan agar pimpinan MPR periode 2019-2024 diisi 10 orang. Usulan tersebut untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan ‘kursi panas’ tersebut.

“Sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat,” kata Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, juga mengamini wacana tersebut karena bisa mengakomodasi seluruh atau sembilan parpol hasil pemilu 2019 yang lolos ke Senayan. Kemudian, ditambah satu anggota DPD demi menempatkan kader terbaiknya di kursi pimpinan MPR. (RAP/EP/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close