Nusantara

Pejabat Daerah Dituding tak Peduli soal Karhutla, BPBD Klaim Gubernur Sumsel Serius

 

Oleh: Rio AP

Wartamelayu.com, Palembang — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menuding sejumlah pejabat daerah lalai mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Sumatera Selatan, Iriansyah, mengklaim bahwa Sumsel sangat serius mengatasi bencana tersebut.

Iriansyah mengatakan, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat serius dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayahnya saat ini.

Baca Juga

BNPB Tuding Pejabat Daerah Lalai Atasi Dampak Karhutla

Kiriman Asap dari Sumatera Bikin Kualitas Udara Singapura Memburuk

“Upaya penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan telah dilakukan pemprov dengan berkordinasi dengan TNI/Polri dan BNPB serta kepala daerah di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan,” ujar dia di Palembang, Ahad malam (15/9).

Menurut dia, Gubernur Sumsel pun menetapkan status siaga darurat asap karhutla. Dia menyebut, berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Sumsel dalam menekan terjadinya bencana yang ditimbulkan dari dampak musim kemarau tersebut, di antaranya melakukan kampanye pencegahan karhutla dengan melibatkan semua instansi terkait meliputi BPBD, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian, anggota TNI/Polri, Manggala Agni yang ada di berbagai tingkatan, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa.

“Sejak awal Maret 2019, Pak Gubernur Sumsel sudah menyatakan status siaga untuk mengantisipasi karhutlah sejak dini. Bahkan, pada April lalu, Pak Gubernur menerbitkan SK satgas karhutla Sumsel dengan menunjuk Danrem 044 Gapo dan Kepala BPBD Sumsel sebagai Wadan satgas dibantu dengan Sub Satgas Udara, Danlanud, Satgas Darat, Satgas Gakkum, Satgas Sosialisasi, dan Satgas Doa dari Pemprov,” kata Iriansyah.

Bukan hanya itu, ia mengatakan, keseriusan Pemprov Sumsel dalam mencegah karhutla juga ditindak lanjuti dengan membuat maklumat bersama antara Gubernur, Pangdam II Sriwijaya, dan Kapolda Sumsel yang berisikan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar.

“Tidak cukup disitu saja, kita juga telah membentuk satgas kebakaran hutan di BPBD Provinsi Sumsel dengan membuat posko-posko pencegahan kebakaran di desa-desa rawan karhutla,” tambahnya.

Iriansyah juga menambahkan, Gubernur Sumsel setidaknya sudah melakukan patroli udara sebanyak enam kali menggunakan helikopter untuk memantau langsung kebakaran hutan dan lahan diantaranya ke wilayah Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), dan Kabupaten PALI.

“Ya, pak gubernur sangat konsen dalam mematau perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Selain memantau lewat jalur darat dan udara juga, pak gubernur juga telah melayangkan surat ke kabupaten dan kota untuk menggelar shalat istisqo secara serentak di wilayah Sumatera Selatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo menuding sejumlah pejabat daerah lalai mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Laporan itu disampaikan petugas di lapangan, bahwa pejabat daerah kurang peduli dengan wilayahnya.

“Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tetapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota,” kata Doni dalam konferensi pers penanganan Karhutla di gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9).

Doni menyebut, laporan tersebut berasal dari komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan. Bahkan saat ada undangan rapat, tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia. (RAP/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close