Politik

PKS Imbau Masyarakat tak Pilih Eks Koruptor di Pilkada 2020

Oleh: Muhajir

Wartamelayu.com, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh larangan bagi mantan koruptor mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Wacana itu memang telah diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam perubahan perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2017.

“Kalau seumpama di revisi (terkait pelarangan mantan napi ikut Pilkada), buat PKS selama itu menuju yang lebih baik kita dukung saja revisi,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Menurut dia, larangan itu akan berdampak baik bagi bangsa dan negara. Meskipun ia menyebut orang yang telah dihukum berarti telah bersih dari kesalahan.

“Saya kira bagus larangan itu, meskipun orang setelah dihukum itu kan istilahnya tidak ada dosa yang melekat,” ucap Anggota Komisi I itu.

Dia lalu mengimbau kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih pemimpin. Salah satunya dengan mengecek rekam jejak sang calon.

“Orang yang terbaik itu kan kita lihat dari rekam jejak perja|annya, kira-kira begitu. Tetapi mungkin itu cara berpikirnya kita mencari orang yang terbaiklah pemimpin. Ini kerangka berpikirnya begitu,” kata dia.

Sementara, KPU berpandangan aturan tersebut tidak melanggar hak asasi para mantan koruptor. Ini karena pada Pilpres tahun lalu pun aturan serupa sudah ada.

“(Pilkada) ini kan pemilu juga. Kalau kemudian seperti itu, apakah itu dimaksud sebagai pelanggaran HAM? kan tidak,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta.

Tujuan larangan itu untuk mencetak kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang bersih. Ia menyebut pesona hingga pejudi tidak diperbolehkan mencalonkan diri, apalagi kelas koruptor.

“Melanggar hukum saja tidak boleh menjadi calon, bagaimana dengan mantan korupsi. Logikanya di mana?,” ujar Wahyu

Larangan eks koruptor mencalonkan diri diatur KPU dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020. Namun, hingga saat ini DPR belum mengetok palu untuk memasukkan aturan itu ke dalam UU Pilkada. Meski belum begitu, KPI mengaku akan terus memperjuangkan agar wacana itu mempunyai payung hukum setingkat Undang-Undang. (RAP/EP/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close