Pilpres 2019

Polisi Dinilai Tak Boleh Melarang Aksi Damai

Oleh: Rudi Hasan

Wartamelayu.com, Jakarta — Persoalan sikap pihak kepolisian yang melarang aksi unjuk rasa saat pembacaan putusan perkara sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kritik. Salah satu kritik itu disampaikan peneliti dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang menyebutkan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi dan tak bisa dilarang.

“Pertama, larangan pihak kepolisian untuk melakukan aksi, menurut saya tak tepat. Hak semua orang harus kita hormati,” ujar Ray di Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut dia, prinsip tersebut harus dipegang oleh semua pihak, termasuk kepolisian. “Mau melaukan demo atau apa pun silakan saja. Yang penting kan enggak melakukan kerusuhan,” katanya.

Baca Juga

Massa Aksi Berkumpul Dekat Patung Kuda Kawal Putusan MK

Gedung Mahkamah Konstitusi Dijaga Ketat Aparat

Ray menuturkan, polisi seharusnya fokus menjaga aksi massa berjalan aman, bukan malah melarangnya. Pasalnya, salah satu tugas pokok dan fungsi penegak hukum adalah mencegah terjadinya kerusuhan.

“Wilayah polisi itu mencegah orang melakukan kekerasan, bukan melarang orang melakukan aksi,” ucapnya.

Dia menegaskan, peserta aksi juga dilindungi undang-undang dalam berdemonstrasi. Yang terpenting, jangan sampai para demonstran melakukan kekerasan dalam aksi unjuk rasa. Karena itu, Ray meminta agar polisi jangan lagi menghalang-halangi masyarakat untuk berunjuk rasa.

“Sekalipun polisi tak memberi rekomendasi, silakan jalan menurut saya. Enggak ada hubungannya dengan rekomendasi. Enggak ada rekomendasi dari polisi pun, aksi itu hak warga negara,” kata Ray. (RAP/AIJ/INI-Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close