Nasional

Portal Aduan Radikalisme Bagi ASN Resmi Diluncurkan

Oleh: Anisa Tri K

Wartamelayu.com, Jakarta – Untuk menangkal radikalisme, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Selasa (12/11), sebanyak sebelas kementerian/lembaga bekerjasama meluncurkan Portal Aduan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB)

Dalam acara tersebut, Kominfo meluncurkan website aduan.id dan Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan ASN. Adapun kesebelas instansi tersebut antara lain Kementerian PANRB, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenag, Kemenko Polhukam, serta Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP).

Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, portal aduan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memastikan ideologi negara dan konstitusi menjadi pedoman ASN. “Tugas kita, membantu ASN sebagai pendukung utama pemerintahan dan negara agar betul-betul bekerja dalam satu tim, semangat soliditas yang kuat,” ujar Johnny setelah acara penandatanganan di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, pada dasarnya kemenpan ini kembali lagi ke Undang-Undang Dasar ASN. “Seorang ASN harus patuh dan taat kepada empat pilar tadi. Bagi kemenpan RB sendiri, kami melihatnya bahwa ini adalah salah satu yang diwajibkan bagi seorang ASN,” ujar Setiawan.

Terakit pembentukan portal aduan agar tidak ada stigma pada ASN, ia menilai bahwa hal itulah yang menadasari berkumpulnya 11 kementrian dan lembaga ini. Untuk proses pengaduan sendiri, akan dikeola oleh admin khusus. “Mekanisme pengaduannya sendiri akan ada tim satgas petama yang menerima aduan melalui portal aduan ASN, yang kedua kita mengelola itu, yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada PPK nya, penjatuhan sanksi dan sebagainya tetap dikembalikan lagi ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nya,” jelas Setiawan. Lebih lanjut, langkah ini merupakan langkah antisipatif seraya mencari jalan terbaik untuk ASN. (RAP/PS/INI Network)
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close