Nasional

Proses Sertifikasi Halal Masih Dilakukan dengan Cara Manual

 

Oleh: Rio AP

Wartamelayu.com, Palembang — Proses permohonan sertifikasi untuk jaminan produk halal dengan sistem baru mulai diberlakukan secara bertahap mulai sejak, Kamis (17/10) lalu. Namun, dalam proses permohonan sertifikasi halal itu ternyata masih dilakukan dengan cara manual.

Kasi Produk Halal Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan, Yauza Effendi, mengatakan dalam proses permohonan itu memang dilakukan secara manual. Dia menyebut, adapun tahapan layanan sertifikasi halal itu mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal.

“Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Sumsel dan kantor Kemenag di setiap kabupaten dan kota,” ujar dia di Palembang, Senin (21/10).

“Cara manual itu dilakukan karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal,” ujar dia lagi.

Menurut dia, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dokumen berupa data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Selanjutnya, kata dia, permohonan sertifikat halal pun disertai dokumen sistem jaminan halal.

“Untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan akan dilakukan BPJPH. Pelaku usaha selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi,” katanya.

Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Menurutnya, hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk dilaksanakan MUI melalui sidang fatwa halal.

“Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Terkait biaya penerbitan sertifikat halal, dibebankan kepada pelaku usaha,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, sertifikasi untuk jaminan produk halal dengan sistem baru mulai diberlakukan secara bertahap mulai Kamis (17/10). Sistem baru sertifikasi halal akan melewati lima tahap, yakni pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan, pengujian produk, dan penetapan kehalalan produk lewat sidang fatwa halal serta penerbitan sertifikat halal.

Tahap pertama diberlakukan dalam kurun waktu lima tahun, mulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, untuk produk makanan, minuman dan jasa terkait.

Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku mulai 17 Oktober 2021, dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun dan 15 tahun. (RAP)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close