Ekonomi

Proyek Infrastruktur Pemerintah Menuai Kritik Berbagai Pihak

Oleh : Andryanto S dan Ahmad ZR

Sejumlah kalangan mulai dari pengusaha, DPR, ekonom, hingga Bank Dunia mulai melayangkan kritik terhadap proyek infrastruktur pemerintah. Meski dilakukan secara merata di seluruh daerah, proyek infrastruktur pemerintah dinilai memiliki kualitas rendah dan tanpa perencanaan yang baik.

wartamelayu.com, Jakarta – Kalangan pengusaha menyoroti proyek infrastruktur pemerintah dinilai didominasi oleh BUMN. Sementara DPR menyoroti proyek infrastruktur pemerintah hanya menjadi etalase politik dan kurang berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan Bank Dunia menilai kualitas proyek infrastruktur pemerintah masih rendah karena tidak dibangun dengan perencanaan yang baik.

Hal itu menjadi benang merah dari berbagai pernyataan yang menyoroti proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menilai porsi BUMN di proyek infrastruktur sudah terlalu dominan. Erwin menilai terbatasnya keterlibatan swasta kepada proyek infrastruktur pemerintah lantaran proyek yang ditawarkan kurang layak secara bisnis. “Proyek yang menarik diambil BUMN dan yang tidak menarik diberikan ke swasta. Jadi jangan diberikan yang tulang saja tetapi dikasih juga dagingnya,” tegasnya.

Di samping itu, Erwin menilai proyek-proyek infrastruktur yang saat ini dikerjakan pemerintah bersifat fast track alias kejar target. Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur kerap kali belum memenuhi kajian yang berkualitas.

“Karena fast track tentunya banyak prosedur yang dilewati, termasuk tentunya dari sisi teknis banyak yang belum dilakukan pengkajian lebih dalam,” terangnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menyampaikan kritik terhadap proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Dia menegaskan bahwa pemerintah sebetulnya tak punya peta jalan pembangunan yang jelas, sehingga yang terjadi selama ini menggalakkan pembangunan hanya untuk etalase politik atau pencitraan belaka.

Fadli Zon mengkritik klaim-klaim keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sesungguhnya tak sesuai kenyataan. Dia menilai sebuah prestasi itu jika perencanaan awal pemerintah dapat direalisasikan dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Sementara di sisi lain, dalam laporannya bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program yang dipublikasikan pada Juni 2018, Bank Dunia melancarkan kritik tajam terhadap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi.

Menurut Bank Dunia, pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai memiliki kualitas rendah karena tidak memiliki kesiapan dan perencanaan yang baik. Selain itu, Bank Dunia juga menyebut proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.

Begitupun dengan sejumlah pilihan dalam metode pengadaan diputuskan terlalu dini sebelum analisis mendalam. Misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan publik.

Padahal, negara lain mendahulukan proses studi dan analisis bertahap sebelum akhirnya mengambil keputusan terkait skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat.

“Di Indonesia, keputusan untuk menggunakan skema KPBU dibuat sebelum Kajian Awal Studi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC) lengkap,” demikian isi laporan Bank Dunia yang dilansir dari CNN Indonesia, pada Senin (7/1).

Merespons hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai wajar jika ada pihak yang memberikan masukan terhadap proyek infrastruktur pemerintah. “Pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi, bagaimana cara melaksanakan agar bisa sustainable (berkelanjutan) dan baik, jadi mereka melakukan assessment dari mulai kita merencanakan, kemudian issue-nya dari perencanaan BUMN dan pembiayaan. Jadi, baik-baik saja, kalau ada masukan menurut saya kan wajar,” imbuh dia. (*/dry) 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close