Politik

Yorrys Nilai Airlangga Jadikan Partai Golkar Seperti Milik Pribadi

Oleh: Muhajir

Wartamelayu.com, Jakarta – Mosi tidak percaya sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dinilai Senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai, itu sebenarnya predictable. Menurut dia, cepat atau lambat, perlawanan kepada Airlangga dan orang-orang kepercayaan DPP Golkar akan muncul.

“Sebagai respons atas gaya kepemimpinan Airlangga yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi,” kata Yorrys di Jakarta, Kamis (5/9).

Dia menyatakan, citra Golkar kini kembali tercoreng akibat situasi yang memanas di tubuh partai. Golkar kini dilihat sebagai partai yang selalu mengalami krisis internal setiap kali menyikapi musyawarah nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru.

Dia melanjutkan, jika Airlangga dan DPP Golkar tidak segera merespons aspirasi kader, krisis internal itu akan tereskalasi. Bahkan, bukan tidak mungkin sejumlah dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar dalam waktu dekat juga akan menunjukkan perlawanan serupa.

Baca Juga

Airlangga Dinilai Paling Dirugikan atas Kisruh Internal Golkar

Dia mengatakan, tindakan Airlangga yang main asal pecat sejumlah pengurus DPD akan memancing pula perlawanan dari daerah. Daerah pun menjadi tidak solid, karena terbelah untuk pro kubu sana-kubu sini.

Selain itu, banyak pengurus partai, baik di DPP maupun DPD, marah karena Airlangga dan orang-orang kepercayaannya di DPP memperlakukan partai ibarat milik pribadi. Penentuan Alat Kelengkapan Daerah (AKD) diulur-ulur dan dipersulit.

“Bahkan ada oknum yang tega memalak atau meminta sejumlah uang kepada pimpinan daerah agar penetapan dari DPP untuk posisi-posisi strategis seperti ketua DPRD atau wakil ketua DPRD bisa cepat keluar,” katanya.

Dia juga menyoroti tindakan Airlangga menggembok dan memperketat pengamanan kantor DPP yang berarti membatasi akses bagi semua kader. Menurut dia, DPP berperilaku diskriminatif karena membeda-bedakan kader yang boleh dan tidak boleh mendatangi kantor DPP.

Dia menuturkan, perilaku DPP seperti itu terlihat tak pantas karena mengibaratka Golkar milik pribadi ketua umum dan segelintir kader. Maka, mosi tidak percaya kepada Ketum menjadi langkah paling relevan.

“Mosi tidak percaya itu harus dibaca sebagai faktor pendorong bagi perbaikan tata kelola partai,” ucapya. (RAP/EP/INI Network)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close